22 Januari 2018 | Fokus Jateng

KPU Pakai Metode Khusus untuk Verifikasi Faktual

PURWOKERTO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan verifikasi faktual untuk semua partai politik calon peserta Pileg 2019, namun memakai metode tertentu. Hal itu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018 dan jalan tengah yang dicapai bersama pemerintah dan DPR.

“Kenapa KPU melaksanakan verifikasi faktual dengan metode tertentu? Ini karena kita tidak punya anggaran untuk itu. Kita mengajukan anggaran Rp 68 miliar jika dengan keputusan MK itu verifikasi faktual dilakukan secara utuh (aturan lama). Anggaran itu tidak disetujui pemerintah dan DPR, padahal KPU tetap harus melaksanakan verifikasi faktual, karena ada putusan MK,” kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, Sabtu (20/1) di Purwokerto.

Menurutnya, metode yang akan digunakan adalah parpol mengajukan sampel berkisar 5-10 persen kepada KPU. Bagi kabupaten dengan jumlah penduduk besar, sampel yang diajukan lima persen, sedangkan dengan penduduk kecil sebanyak 10 persen. Kemudian sampel yang sebelumnya didatangi KPU dari rumah ke rumah, dikumpulkan di kantor parpol tersebut. “KPU yang datang ke kantor partai.

Kenapa kita tidak datang dari rumah ke rumah, karena kita tidak punya anggaran dan partai nanti yang mendatangkan anggota ke kantor partai masing-masing,” ungkapnya. Wahyu menjelaskan, jika verifikasi faktual dilakukan dari rumah ke rumah, berarti KPU harus merekrut verifikator, sehingga membutuhkan anggaran. Karena itu, sampel anggota parpol tersebut dikumpulkan di kantor partai, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

Menurutnya, verifikasi faktual terhadap 12 parpol di tingkat pusat dan provinsi akan dilaksanakan pada 28-29 Januari 2018, yang meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebesar 30 persen, dan domisili kantor. Sementara verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota pada 30 Januari - 1 Februari 2018, karena selain kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebanyak 30 persen, dan domisili kantor juga mencakup keanggotaan parpol.

Demi Keadilan

Terkait verifikasi faktual empat partai baru yang sudah berjalan, kata Wahyu, demi keadilan tetap diikutkan dalam verifikasi faktual bersamaan dengan ini. Empat partai tersebut adalah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Dengan demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan jika dalam verifikasi faktual sebelumnya empat parpol baru tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun setelah diverifikasi faktual menggunakan peraturan baru ini dapat dinyatakan memenuhi syarat.

Dia mengatakan, seperti di Jateng, dari 35 kabupaten/kota, 20 daerah umumnya masih tidak memenuhi syarat (TMS) dengan aturan lama, karena belum 100 persen sampel. Jika mengunakan aturan baru pasti ada perubahan dari TMS bisa ke memenuhi syarat (MS), karena ambang batas hanya 50 persen.(G22-27)

Berita Lainnya