14 Januari 2018 | Berita Utama

Imunisasi Jadi Syarat Masuk Sekolah

BANDUNG- Berkaca atas kejadian luar biasa (KLB) difteri, pemerintah merencanakan menjadikan imunisasi sebagai syarat masuk sekolah. Hal ini sekaligus untuk mengefektifkan cakupan imunisasi. Hal tersebut dikatakan Menkes Nila F Moeloek di sela-sela kunjungan kerjanya ke produsen vaksin, PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Sabtu (12/1).

’’Jadi sebelum masuk sekolah, harus memperlihatkan buku imunisasi, tapi yang perlu digarisbawahi ini bukan berarti anaknya tak boleh sekolah, tapi akan kita suntik,’’tandasnya. Pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kemendikbud untuk mengegolkan kebijakan tersebut. Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi terhadap suara penolakan atas program vaksinasi difteri.

Penolakan itu sendiri, menurut Menkes, sebenarnya tak perlu terjadi. Pasalnya, vaksin difteri sebenarnya sudah mendapatkan label halal dari MUI. Karenanya, pihaknya akan menggenjot sosialisasi ke semua kalangan termasuk melalui sekolah. Dalam kaitan imunisasi, jelasnya, pemerintah pusat telah menyiapkan 19,5 juta vial, satu vial bisa mencakup 10 anak, untuk menjamin keberlangsungan program Oubreak Response Immunization (ORI) difteri.

85 Wilayah Bebas

Untuk kasus kejadian difteri, Nila F Moeloek menyebut, trennya menurun. Jumlah wilayah yang terkena sebelumnya mencapai 170 kabupaten dan kota. Kemarin, 85 wilayah di antaranya sudah bebas.

’’Tak ada kasus baru lagi, jadi penghentian (status) KLB adalah jika setelah kasus terakhir, tak ada lagi selama 2 minggu,’’ tandasnya sambil menyebut imunisasi dituntaskan hingga Juli mendatang dengan format 0, 1 bulan berikutnya, dan 6 bulan. Untuk penyediaan 19,5 juta vial, Kemenkes sudah mendapatkan jaminan dari Bio Farma. Menurut Dirut PT Bio Farma, Juliman, untuk kepentingan tersebut pihaknya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. ’’Di antaranya dari ekspor untuk digunakan untuk ORI,’’katanya.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi yang juga hadir dalam kunjungan kerja itu meminta pemerintah terus menggenjot sosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Di antaranya termasuk isu kehalalan vaksin. ’’Jadi fatwa MUI saja tak cukup perlu disosialisasikan, melakukannya dengan beragam media, pemerintah daerah juga mesti aktif. Karena ini bukan tugas Menkes saja, tapi perlu keroyokan,’’katanya.(dwi-15)

Berita Lainnya