13 Januari 2018 | Ekonomi - Bisnis

LPS Bayar Klaim Rp 36,8 Miliar

JAKARTA- Sepanjang 2017 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim kepada nasabah bank yang dicabut izinnya sebesar Rp 36,8 miliar dengan jumlah rekening 6.585 rekening.

”Sejak beroperasi 2005, klaim yang dibayarkan Rp 984,6 miliar atas 150.641 rekening,” tutur Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam jumpa pers, kemarin. Tahun lalu, lanjut dia, ada 1.292 rekening tidak Iayak bayar; sebagian besar disebabkan pemilik rekening terkait dengan kredit macet. Hanya ada 19 rekening tidak Iayak bayar karena bunga simpanannya di atas bunga penjaminan LPS.

”Artinya, masyarakat makin tahu dan paham mengenai ketentuan persyaratan Iayak bayar dan simpanan yang dijamin,” jelas Halim. Pada periode yang sama, pihaknya melikuidasi sembilan BPR yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesembilan bank tersebar di beberapa provinsi, yaitu Jatim dua bank serta masing-masing satu di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Banten, Bali, Sumatera Barat, dan Jateng.

Hingga saat ini, menurut dia, LPS telah melikuidasi 85 bank yang terdiri atas satu bank umum, 79 BPR, dan lima BPRS. Dari 85 bank, yang telah selesai proses likuidasinya 69. Halim mengungkapkan tahun lalu total aset LPS Rp 86.81 triliun atau tumbuh 18,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 73,01 triliun.

”Bentuk aset LPS didominasi atau 96,9?rupa penempatan investasi, yaitu Rp 84,12 triliun,” ujar dia. Sesuai ketentuan LPS, apabila bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, simpanan nasabah tersebut tidak dijamin. Bank, kata halim, diharuskan memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi pada tempat yang mudah diketahui.

Sejalan dengan tujuan melindungi nasabah dan memperluas cakupan penjaminan, ia mengimbau agar perbankan Iebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam penghimpunan dana. Dalam menjalankan usaha, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan. Dengan demikian, diharapkan mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank lndonesia (BI), serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK.(bn-17)

SMCETAK TERKINI