image

Foto: Istimewa

17 April 2018 | 16:48 WIB | Nasional

Soal Mantan Napi Korupsi Nyaleg, KPK Punya Dua Opsi

JAKARTA, suaramerdeka.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan dua opsi terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Aturan ini direncanakan masuk Peraturan KPU (PKPU) atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg.

"Dua opsi ini substansinya sama bahwa mantan napi korupsi itu kita tidak perkenankan (mendaftar caleg). anya mekanismennya beda, impelementasinya saja berbeda," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan, seperti dikutip Detik, Selasa (17/4).

Larangan ini diusulkan masuk dalam Peraturan KPU pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Aturan ini mengatur syarat bagi setiap orang yang akan maju menjadi caleg.

Sementara untuk opsi kedua, usulan larangan ini akan diimplementasikan pada partai politik. Larangan ini dapat dilakukan parpol sebagai syarat rekrutmen caleg.

"Lalu opsi kedua parpol dalam mekanisme rekrutmen pencarian caleg akan menerapkan aturan larangan mantan napi korupsi," ujar Wahyu.

Usulan ini menurut Wahyu akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

(DTC /CN41 )

NEWS TERKINI