image

Foto: Istimewa

17 April 2018 | 16:08 WIB | Nasional

Presiden Revisi Perpres Rencana Aksi HAM

JAKARTA, suaramerdeka.com- Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Melalui Perpres ini susunan Sekretariat Bersama (Sekber) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) direvisi dengan memasukkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai anggota Sekber, selain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Sekretariat Bersama RANHAM dikoordinasikan (sebelumnya dipimpin, red) oleh menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Perpres direvisi dengan pertimbangan RANHAM Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Perpres ditegaskan bahwa RANHAM sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Aksi HAM, yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.

Perpres mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 April 2018 itu.

(Fauzan Jayadi /SMNetwork /CN41 )

NEWS TERKINI