image

BACAKAN SIKAP: Ketua MUI Jepara KH Mashudi (tengah) membacakan pernyataan sikap didampingi Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho (kiri) dan Danranmil Kota Kapten Inf Wardjo di Mapolres Jepara, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Adi Purnomo)

16 April 2018 | 20:00 WIB | Suara Muria

Pentas Erotis Cemarkan Nama Jepara

JEPARA, suaramerdeka.com- Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, tidak bisa menyembunyikan keresahannya menyusul kasus yang kini sedang heboh di media dan menjadi sorotan masyarakat, yakni pentas tarian erotis di Pantai Kartini, akhir pekan lalu.

Menurut Marzuqi kasus itu mencemarkan nama baik Jepara yang kini sedang gencar mengembangkan pariwisata dan melukai hati masyarakat Jepara. Yang lebih memprihatinkan kasus amoral itu terjadi saat umat Islam memperingati Isra Mikraj dan Kota Jepara masih dalam suasana perayaaan hari jadi Kota Ukir.

Untuk itu, Bupati minta pengelola objek wisata hati-hati, jangan sampai kecolongan lagi. ‘’Tentu saya mengutuk keras kejadian tersebut. Sangat kita sesalkan tindakan amoral itu justru terjadi saat umat Islam memperingati hari besar, Isra Mikraj Nabi Muhammad. Juga masih masih dalam suasana peringatan Hari Jadi Jepara dan menyongsong peringatakan Hari Kartini,’’ kata Marzuqi.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Bupati menekankan agar siapa pun selalu waspada jangan sampai kecolongan lagi dengan tindakan itu. Sebab secara regulasi, tindakan itu melanggar UU Pornografi dan Perda K3, apa pun dalihnya.

Secara khusus dia meminta pengelola tempat wisata agar jangan sampai kecolongan. Kejadian ini menjadi masukan Pemkab untuk melakukan evaluasi pengelolaan tempat wisata. ‘’Pengelola saya minta lebih selektif dalam memberikan izin penggunaan tempat, serta meningkatkan pengawasan untuk memastikan kegiatan yang berjalan sesuai dengan izin yang diajukan,’’ kata dia, Senin (16/4).

Tidak Mendukung

Ia menegaskan jika Pemkab Jepara tidak akan mendukung kegiatan-kegiatan komunitas apa pun yang tidak sesuai dengan visi daerah. Bupati  juga mengajak masyarakat menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada pihak terkait yang diyakini akan berujung dengan sanksi bagi siapapun yang terlibat.

Terpisah, Ketua MUI Kabupaten Jepara KH Mashudi meminta agar tindakan hukum yang tegas dilakukan oleh Polres Jepara kepada semua pihak yang terlibat. Pihaknya juga meminta agar video musik yang disertai pornoaksi tersebut bisa diblokir penyebarannya di media sosial dan jejaring perpesanan instan.

‘’Tentu proses hukum kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Kami akan terus memantaunya terlebih pornoaksi tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, namun juga banyak norma yang lain. Di antaranya norma agama, kesusilaan, dan sosial,’’ kata KH Mashudi.

Kecaman juga disampaikan Dewan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jepara. Kordinator Presidium KAHMI Jepara Ali Maftuh mengatakan, pihaknya mendorong aparat kepolisian dan lembaga terkait untuk mengusut tuntas dan memroses tegas sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Pihaknya akan mengawal proses hukum secara tuntas agar masyarakat memperoleh keadilan, dan kenyamanan dalam bermasyarakat. ‘’Yang tak kalah penting, semua pihak perlu menata kembali sistem perizinan yang bermartabat serta berkeadilan,’’ tutur Ali.

Ketua MPC Jepara Pemuda Pancasila Murdiyanto menilai  tarian erotis tersebut tak pantas ditampilkan di Jepara karena memiliki dasar masyarakat yang santun. ‘’Sehingga kami meminta agar kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Itu demi keselamatan generasi muda,’’ ucap Murdiyanto.

(Adi Purnomo /SMNetwork /CN40 )

NEWS TERKINI