image

Seorang pengunjung memperhatikan isi pemberitahuan mengenai pengumuman penutupan Rita Pasaraya Wonosobo mulai tanggal 12 Februari 2018, Senin (12/2) lalu. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

13 Februari 2018 | 20:54 WIB | Suara Kedu

Disnakerintrans Berharap Rita Tak Lakukan PHK Massal

WONOSOBO, suaramerdeka.com- Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo mengharapkan kepada pihak Manajemen Rita Ritelindo Purwokerto, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada ratusan karyawannya, menyusul penutupan operasional Rita Pasaraya di Gedung Plasa Wonosobo, Senin (12/2) lalu. Manajemen swalayan tersebut diminta tetap bijak mengambil keputusan terhadap para pekerjanya.

Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakerintrans Wonosobo, Rahadi Giri Yuwono menyebutkan, pasca penutupan operasional pusat perbelanjaan tersebut, seluruh karyawan tengah dirumahkan. "Menurut pihak perusahaan, untuk bulan ini para karyawan akan tetap digaji, karena statusnya dirumahkan. Untuk berapa lama status karyawan dirumahkan, masih kami komunikasikan," ujar dia kepada suaramerdeka.com, Selasa (13/2).

Hasil telaah yang dilakukan di dinasnya, ada beberapa opsi ditawarkan sebagai solusi penanganan persoalan menyangkut sekitar 350-400 karyawan yang dirumahkan tersebut. Opsi pertama, perusahaan harus membangun gedung baru di wilayah Wonosobo dan kontrak Rita diperpanjang sampai gedung selesai dibangun. Namun, hal itu tentu menjadi kebijakan pemerintah daerah bersama stakeholders lain.

Karena kesepakatan bersama yang dilakukan pemerintah dan stakeholders memutuskan kontrak Rita tidak diperpanjang dan berakhir pada Senin (12/2). Sedangkan status para karyawan dirumahkan, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: SE01/5/M/B/1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan ke arah PHK, ada dua kemungkinan solusi yang ditawarkan terhadap pihak Managemen Rita.

Pertama, kata dia, pengusaha tetap membayar upah kepada para pekerjanya secara penuh. Yakni berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan. Terkecuali, diatur lain dalam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama atau sekarang bernama Perjanjian Kerja Bersama (PKB). "Untuk saat ini, Managemen Rita Pasaraya sudah mempunyai peraturan perusahaan," terang Rahadi. 

Sementara apabila pengusaha akan membayar upah pekerjanya secara tidak penuh, diharapkan untuk dirundingkan dengan serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besaran upah selama karyawan dirumahkan dan lamanya dirumahkan. "Di Rita Pasaraya sudah terbentuk serikat pekerja dan telah dicatatkan di Disnakerintrans. Jadi harapan kami kalau memang perusahaan merasa keberatan membayar upah penuh, lakukan perundingan dengan serikat pekerja," tutur dia.

Opsi lain, jika memang perusahaan tutup dan semua karyawan di PHK, mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertuang dalam pasal 164 ayat (3) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Jadi di UU tersebut, jika perusahaan tutup dan melakukan PHK, maka perusahaan harus membayarkan pesangon sebesar dua kali gaji, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2)," beber dia.

Selain itu, harus diberikan uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali gaji sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), serta harus diberikan uang penggantian hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat (4). "Tawaran lain, jika perusahaan tutup, maka para pekerja ditawarkan untuk dipindah-tugaskan di swalayan cabang milil Rita Pasaraya, baik di Purwokerto, Tegal, Cilacap dan Kebumen," harap dia.

Jika memang pekerja mau dan menyetujui untuk dipindah-tugaskan, maka upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh kurang dari upah yang diterima di daerah asal. Perusahaan wajib membayarkan upah minimum sesuai UMK yang berlaku di daerah asal. Apabila daerah tujuan mempunyai upah yang lebih tinggi, maka perusahaan harus membayarkan para pekerjanya sesuai UMK di daerah tujuan.

"Untuk biaya pindah ke daerah tujuan jadi kewajiban perusahaan. Khusus pekerja Wonosobo, kami harapkan diberi mess. Pada dasarkan tidak ada peraturan khusus dan spesifik yang mengatur mutasi karyawan dalam UU Ketenagakerjaan, tetapi mutasi dan penempatan harus memperhatikan pasal 32 UU Ketenagakerjaan. Jika pekerja menolak pindah, sesuai pasal 163 ayat (1), pekerja mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantuan hak, masing-masing satu kali berdasar pasal 156 ayat 2-4," beber dia.

Direktur HRD Rita Ritelindo Purwokerto, Laely Nasution menyebutkan, masih melakukan negosiasi dengan para karyawan. Kebijakan untuk memindahtugaskan karyawan ke sejumlah ritel di bawah Rita Ritelindo Purwokerto masih dibicarakan. "Kami tidak bisa memaksa. Kebijakan yang kami tawarkan tentu akan berupaya 'ngewongke' karyawan. Jadi masih kami negosiasikan terhadap mereka bagaimana baiknya," ujar dia. 

(M Abdul Rohman /SMNetwork /CN40 )

NEWS TERKINI