image

Bupati Wonosobo Eko Purnomo didampingi Kapolres Wonosobo AKBP Abdul Waras serta pemangku kebijakan lain saat Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DTD 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo, baru-baru ini. (Foto suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

23 Januari 2018 | 12:33 WIB | Suara Kedu

Pembinaan dan Pengawasan Desa Harus Dioptimalkan

WONOSOBO, suaramerdeka.com- Bupati Wonosobo Eko Purnomo meminta para camat dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasannya kepada desa-desa di wilayahnya. Para camat harus jangan segan-segan mengecek kesesuaian realisasi kegiatan fisik dengan rencana yang telah ditetapkan. Diharapkan, kecamatan juga dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat, khususnya tentang pengelolaan dana transfer ke desa di wilayahnya.

Menurut dia, besaran dana transfer desa (DTD) antara Rp 900 juta-Rp 1,8 miliar ke desa-desa, dalam pelaksanaannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerja yang baik, guna kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berada di masing-masing desa.
 "Dinamisasi dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahun. Saya minta seluruh camat terus tingkatkan pembinaan dan pengawasan kepada desa-desa," pintanya.

Dikatakan, dalam pelaksanaannya, alokasi DTD harus mempunya tujuan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kehidupan yang layak, meningkatkan SDM, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesehatan.
 "Saya juga meminta kepala desa selalu berkomunikasi dengan para pendamping desa, guna meningkatkan administrasi dan pengorganisasian yang baik, sehingga dana desa digunakan tepat dan mengalami peningkatan," harap dia.

Seluruh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, seyogyanya bisa memahami dan melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan desa dengan sebaik-baiknya, sehingga pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 bisa tepat manfaat dan tepat waktu. "Para tenaga ahli dan pendamping desa, kami mengharapkan peran pendampingannya dapat dilakukan secara tepat dan optimal dan selalu berkoordinasi dengan kecamatan," imbau Eko.

Pihanya memandang, pengelolaan DTD menjadi sorotan banyak pihak utamanya masyarakat, maka dari itu pemangku kepentingan harus menjalankan program dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga sangat mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Kepolisian Resor Wonosobo, atas komitmennya menjalankan Nota Kesepahaman (MoU) dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelaksanaan DTD di Wonosobo. 

"Dalam MoU diatur pengaduan masyarakat terkait pengelolaan pelaksanaan DTD mengutamakan  penanganan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Kami berharap penanganan masih mengedepankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada desa. Kami sampaikan apresiasi mendalam juga atas kinerja Inspektorat dalam menangani pengaduan pelaksanaan DTD di Wonosobo," terang dia.

Kapolres Wonosobo, AKBP Abdul Waras menyebutkan, polisi turut mengawasi pelaksanaan DTD agar alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Dasar kami adalah MoU antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana kepolisian diminta untuk turut mengawasi agar DTD tidak melenceng atau disalahgunakan sejumlah oknum di desa," terang dia.

Menurut dia, besaran dana desa dikisaran Rp 1 miliar per desa, harus benar benar teralokasi sesuai dengan tujuan yang ditargetkan pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan serta mengurangi angka kemiskinan. "Karena itulah, kami serius mengawasi pelaksanaan DTD di setiap desa. Para kepala desa dan perangkat juga mesti pegang kunci, yakni taat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan," beber dia.

(M Abdul Rohman /SMNetwork /CN19 )