image

Foto: PAN

22 Januari 2018 | 17:00 WIB | Parlemen Zaman Now

Pernyataan Ketua MPR Terkait RUU Beralkohol Harus Diklarifikasi

JAKARTA, suaramerdeka.com- Pernyataan  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan terkait RUU Beralkohol bahwa ada delapan partai politik yang menyetujui minuman keras (Miras)  dijual bebas di warung-warung harus diklarifikasi. Faktanya RUU Minuman Beralkohol sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan belum ada keputusan.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Erma Siti Mukaromah kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1).

"Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebaiknya diklarifikasi terlebih dahulu kepada Pansus RUU Minuman Beralkohol. Karena detail pembahasannya ada di Pansus," kata Erma.

Menurut Erma, RUU yang dimaksud bukan RUU Miras, akan tetapi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Walaupun secara judul belum ada kesepakatan dari seluruh Fraksi, namun dalam content-nya terdapat beberapa aturan yang banyak melarang penggunaan Minuman Beralkohol.

"Dan dalam RUU ini justru yang paling ketat diatur adalah soal distribusi Minuman Beralkohol," kata anggota Komisi VI DPR ini.

Erma yang juga anggota Pansus Minuman Beralkohol dari Fraksi PKB mengatakan bahwa rapat-rapat di pansus selama ini tidak membahas ataupun menyetujui perdagangan Miras secara bebas.

"Lalu kesimpulan Pak Zulkifli Hasan terkait 8 parpol setujui perdagangan bebas minuman beralkohol darimana ya?” kata Erma.

Dia menambahkan bahwa Pansus RUU Minuman Beralkohal selama ini membahas tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol. Semangat yang dibangun pun bagaimana membuat aturan yang jelas dan tegas. Termasuk di dalamnya pantauan soal data distributor dan distribusi serta aturan soal konsumen.

"Saya minta agar pernyataan Pak Zulkifli Hasan diklarifikasi sehingga masyarakat tidak bingung terkait pelarangan minuman beralkohol di masyarakat," kata Erma yang juga salah satu Ketua di Fatayat Nahdlatul Ulama ini.

(Mahendra Bungalan /SMNetwork /CN41 )